Kuasa hukum Puri di Buleleng Pertanyakan Terjadinya PTSL Cacat Hukum Tapi Tetap Diproses BPN

BULELENG - Bahwa sejak Leluhur kami dari Puri meninggalkan warisan sebidang Tanah dan Bangunan HAK MILIK yang ada kurang lebih sejak Tahun 1909 (111 Tahun) berlokasi disebelah Lembaga Permasyarakatan (LP) dengan luas keseluruhan kurang lebih 3152, 6 M2 (tiga ribu seratus lima puluh dua koma enam meter persegi), inclusif tanah merajan seluas 441 (empat ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Br. Paket Paketan, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali, yang meliputi areal Merajan Agung bangunan tempat tinggal, Jabe Tengah, Jabe Sisi, disebut sebagai Duwe Merajan tepatnya berada di Jalan Veteran No, 10, No. 12, No. 14, dan No. 16, Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Provinsi Bali, yang merupakan satu kesatuan areal tanah yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya.

Baca juga: Semburan Lumpur Liar di SMGP Akibatkan Kecelakaan, Maman Abdurrahman: Perlu Penyelesaian yang Berkeadilan

"Tanah milik leluhur kami yang selama ini dikuasai sejak turun temurun telah diakui oleh oknum desa menjadi tanah desa melalui proses PTSL yang syarat2 pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur, dikarenakan adanya dugaan pemalsuan surat kuasa dan sporadik oleh oknum untuk melegalkan/menerbitkan serifikat milik desa yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Buleleng, " kata I Gusti Made Nurtjahyadi, SH, Juru bicara Puri yang juga Pengacara ini, Rabu (28/9/2022).

Semestinya, prosedur dalam pemrosesan harus melalui/mendapat persetujuan dari pihak keluarga besar Puri melalui paruman keluarga besar dan tidak hanya dari pihak2 tertentu saja.

Baca juga: Kapolri: Polri Akan Berikan Hasil Penyidikan Secara Transparan Terkait Penembakan Di Rumah Kadiv Propam Polri

"Maka dengan ini kami pihak dari keluarga besar Puri menginginkan agar tanah milik (druwen) merajan dan tempat ibadah milik keluarga besar Puri (tanah warisan leluhur kami) dikembalikan seperti semula kepada yang mempunyai hak atas tanah tersebut, karena sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh bapak Presiden kita / Bapak Jokowi.

Program PTSL adalah untuk mempermudah/membantu masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memproses/mengajukan sertifikat hak milik.

Baca juga: Rano Al Fath Minta Kejati Tindaklanjuti Kasus Tipikor di Riau

Keluarga besar Puri menginginkan BPN Kabupaten Buleleng agar menarik kembali/membatalkan 7 sertifikat  yang diterbitkan pada tahun 2018 tanpa bukti2 yang sah dengan atas nama Desa Adat Pakraman Buleleng, Banjar Adat Pakraman Banjar Paketan.

"Kami apresiasi kepada Kapolres Buleleng, dan bapak Kasatreskrim yang telah memberi attensi permasalahan PTSL kami yang ada di Buleleng. Mohon atensi dan perlindungan kepada aparat hukum dan instansi yang ada, karena korban akan menghadapi tekanan2 yang bersifat extra judisial, dalam mempertahankan tanah leluhur, Kami berharap agar permasalahan PTSL tanah milik Puri yang meliputi tanah merajan kiranya menjadi hak milik keluarga besar Puri yang telah dikuasai secara turun temurun secara sah. (Tanah warisan leluhur kami), " pungkas I Gusti Made Nutjahyadi. (hd)

Baca juga: Komisi VII DPR RI Terima Aspirasi DPRD Sulsel Terkait Aktivitas Tambang PT Vale Indonesia